The Juridical Considerations of Investigators in Determining the Status of Narcotics Users in the Implementation of Restorative Justice at the Narcotics Investigation Unit of the Padangsidimpuan Police Resort Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan
Keywords:
Restorative Justice, Narcotics Users, Juridical Considerations, Investigators, Rehabilitation.Abstract
The implementation of restorative justice for narcotics users has become an integral part of criminal law policy that prioritizes rehabilitation and social recovery rather than solely adopting a punitive approach toward narcotics abusers. This study aims to analyze the legal basis for the implementation of restorative justice for narcotics users, the juridical considerations of investigators in determining the status of narcotics users, as well as the juridical implications and challenges faced by investigators in implementing restorative justice at the Narcotics Investigation Unit of the Padangsidimpuan Resort Police (Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan). This research employed a mixed-method approach combining normative juridical and empirical juridical methods through the analysis of statutory regulations, observations, interviews, and documentation of investigative practices conducted during the 2024–2026 period. The findings indicate that the implementation of restorative justice for narcotics users is supported by a strong legal framework, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, the 2014 Joint Regulation, and the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021. In practice, the determination of an individual's status as a narcotics user is based on an integrated assessment, laboratory test results, the quantity of seized evidence, the level of dependency, and indications of involvement in narcotics trafficking, which serve as the basis for determining eligibility for rehabilitation through a restorative justice approach. Nevertheless, its implementation continues to encounter several challenges, including the absence of standardized parameters for classifying narcotics users, limitations in the assessment process, the predominance of investigators' discretionary authority, and differing interpretations among relevant institutions. Therefore, strengthening the standardization of assessment procedures and enhancing inter-agency coordination are necessary to ensure that the implementation of restorative justice for narcotics users is carried out objectively, proportionally, and in a manner that provides legal certainty.
References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Data kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika nasional tahun 2025–2026 dan laporan Badan Narkotika Nasional mengenai layanan rehabilitasi penyalah guna narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bersama Tahun 2014; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; praktik asesmen penyalah guna narkotika dalam penyidikan perkara narkotika.
Data Kasus Restorative Justice Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Tahun 2024–2026.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
G. Radbruch, Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018; P. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
T. Riza Zarzani, Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak. Deli Serdang: Format Publishing, 2023.
F. Rafianti and M. H. A. P. Sinaga, “Nusyuz as the cause of domestic violence: A comparative study of Islamic law and criminal law,” International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, vol. 3, no. 1, pp. 11–20, 2023.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bersama Tahun 2014; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
H. Aspan, Sistem Penelitian Hukum dan Metodologi Pendekatan Yuridis. Medan: UNPAB Press, 2022, pp. 67–73.
Data nasional penanganan rehabilitasi pengguna narkotika dan penerapan restorative justice tahun 2025, laporan PPATK dan Badan Narkotika Nasional (BNN), 2025–2026.
Data Kasus Restorative Justice Tahun 2024–2026 Pada Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010; mekanisme asesmen pengguna narkotika dalam praktik rehabilitasi pecandu narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; praktik observasi Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Tahun 2026.
I. Fatmawati, R. A. Fikri, M. A. Siregar, and S. Mawarni, “The restorative method for development urgency of customary,” Jurnal Ekonomi, vol. 12, no. 02, pp. 1385–1391, 2023.
R. Yanti, “Putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika Putusan No. 2854/Pid. Sus/2018/Pn Mdn (tinjauan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam),” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, vol. 1, no. 3, pp. 324–346, 2020.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya rehabilitasi medis dan sosial.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
T. Riza Zarzani, Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak. Deli Serdang: Format Publishing, 2023.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; kebijakan rehabilitasi narkotika nasional.
Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.
P. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, pp. 122–137.
G. Radbruch, Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 133–147.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Irfanuddin Sitompul, T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.




