The Existence of Customary Law as Living Law of the Indonesian Nation

Authors

  • Irma Fatmawati Universitas Pembangunan Panca Budi

Keywords:

HUKUM ADAT, LIVING LAW

Abstract

Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam masyarakat banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih civil law dan common law system dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat.

References

A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III Jakarta: Sinar Harapan, 1990

Alibudiarto, Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat Jakarta: CYBERconsult, 2000.

Djaniko MH. Girsang, Persepktif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Universitas Jayabaya, 2014.

Hadikusuma, Hilman. Peradilan adat di Indonesia. Miswar, 1989.

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003

Ihromi, Tapi Omas. Antopologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia, 1993.

I Made Sepud, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak”, Penerbit: CV. R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2013.

Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, “Perdagangan Anak di Indonesia”, Jakarta:International Labour Office,2001

John Braithwaite,Crime Shame and Reintegration,Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Lilik, Mulyadi. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." Alumni, Bandung (2014).

Joni, Muhammad, Wilfun Afnan, and Abdul Muis. Penjara [bukan] tempat anak. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Staatsblad No. 732 Tahun 1915 tentang Wetboek van Strafrecht (WvS) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN RI Rahun 1981 No. 76 TLN RI No. 3258).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN RI Tahun No. 32, TLN RI No. 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165, TLN RI No. 3886).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No, 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan International Covenan ov Social, Economic and Cultural Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya) (LN RI Tahun 2005 No. 118 TLN RI No. 4557).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Downloads

Published

2023-12-22