Implementation of Investigator Discretion in Determining Suspect Status for Narcotics Abusers at the Padangsidimpuan Police Department Reviewed from the Principle of Restorative Justice

Authors

  • Dedi Saputra Waruwu Universitas Pembangunan Panca Budi
  • Henry Aspan Universitas Pembangunan Panca Budi
  • T. Riza Zarzani Universitas Pembangunan Panca Budi

Keywords:

Investigator Discretion; Drug Abuse; Suspect Status; Restorative Justice; Padangsidimpuan Police.

Abstract

Drug abuse in Indonesia remains a complex legal issue because it simultaneously involves criminal, health, social, and human rights protection dimensions. In law enforcement practice, investigators have strategic authority in determining the legal status of individuals suspected of drug abuse, including naming someone as a suspect based on the results of the investigation, evidence, and the investigator's professional judgment. However, in the context of drug abusers who, under certain conditions, are also positioned as victims of dependency, investigators' discretionary authority is crucial to ensure that law enforcement is not solely repressive in nature, but still considers a rehabilitative approach and the principles of restorative justice. At the Padangsidimpuan Police, the implementation of investigators' discretion in determining the suspect status of drug abusers faces challenges in the form of differing interpretations of the abuser category, limited objective parameters in determining eligibility for rehabilitation, and the need to balance the interests of law enforcement with the protection of victims of drug abuse. This study aims to analyze the implementation of investigators' authority in determining suspect status for drug abusers at the Padangsidimpuan Police and examine the application of the principle of restorative justice in the process of determining suspect status for drug abusers. The research method used is a mixed method legal research through a normative juridical and empirical juridical approach by examining narcotics regulations, police discretionary policies, restorative justice principles, and the implementation practices of investigations at the Padangsidimpuan Police. Therefore, it is necessary to strengthen investigator discretionary guidelines, harmonize institutional policies, and strengthen the rehabilitative approach based on restorative justice in order to realize narcotics law enforcement that is more proportional, just, and oriented towards social recovery.

References

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai penyalah guna, pecandu, dan rehabilitasi narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 dan Pasal 18 mengenai kewenangan tindakan kepolisian dan diskresi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, pp. 132–146.

B. Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 88–102.

Hasil Observasi Awal dan Praktik Penanganan Perkara Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, 2026.

P. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, pp. 94–106.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, pp. 63–75.

Henry Aspan, M. Tartib, dan Etty Sri Wahyuni, “Perspektif Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 7, no. 5, pp. 6204–6216, 2022.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Henry Aspan dan Etty Sri Wahyuni, “Perjanjian Nominee Dalam Praktik Jual Beli Tanah,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 8, no. 6, pp. 3782–3794, 2023.

P. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, pp. 94–106; Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, pp. 63–75.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan penyidikan dan penetapan tersangka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pengaturan penyalah guna, pecandu, dan rehabilitasi.

Hasil Observasi Awal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, 2026.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, pp. 117–129.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

P. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, pp. 108–121.

Hasil Wawancara dan Praktik Implementasi Penyidikan Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, 2026.

G. Radbruch, Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 95–106.

T. Riza Zarzani, Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak. Deli Serdang: Format Publishing, 2023, pp. 34–47.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil Observasi Awal dan Praktik Penyidikan Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, 2026.

Pedoman asesmen penyalah guna narkotika dan praktik pemeriksaan rehabilitatif dalam perkara narkotika.

T. Riza Zarzani, Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak. Deli Serdang: Format Publishing, 2023, pp. 48–63.

Hasil Wawancara Implementasi Penyidikan Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, 2026.

B. Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 103–116.

Praktik Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Polres Padangsidimpuan, 2026.

G. Radbruch, Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 107–121.

T. Riza Zarzani, “Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Modern,” artikel akademik terkait keadilan restoratif, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Downloads

Published

2025-10-27

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5